Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan memberantas premanisme juga membutuhkan waktu, yang artinya premanisme tidak sekejap hilang ketika pelakunya ditindak oleh aparat.

Hasan juga menjelaskan pemerintah perlu mencari cara agar para preman itu tidak kembali mengulang aksinya, tetapi dapat mengalihkan waktu dan kemampuannya untuk hal-hal produktif.

"Tentu perlu proses, dan bagaimana pun mereka juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar, dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif. Dia sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih,” kata Hasan.

Hasan menyebut aksi premanisme menjadi perhatian pemerintah karena telah menghambat investasi dan mengganggu dunia usaha.

"Investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan, ada beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi, yang mengganggu itu adalah premanismenya,” kata Hasan yang pernah menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala PCO ini.

Sebelumnya, beberapa hari lalu beredar video belasan orang yang menemui perwakilan dari PT China Chengda Engineering yang merupakan kontraktor PSN di Cilegon, Banten.

Mereka minta jatah Rp5 triliun untuk itu tanpa ada lelang.

"Tanpa ada lelang, Rp5 triliun untuk Kadin," katanya.

Kemarin, Polisi baru saja menetapkan tiga orang dari Kadin Cilegon sebagai tersangka, mereka adalah Ketua Kadin Muh Salim, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Cilegon Ismatulah dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Rufaji Jahuri.